Tanjung Jabung timur, Online_bukadata.com -Dalam giografis luasan wilayah kabupaten Tanjung Jabung timur,terdapat 11 kecamatan dan 20 kelurahan,masing kelurahan mendapat kucuran anggaran, sesuai dalam penerbitan peraturan bupati Tanjung Jabung timur H ROMY HARYANTO,No 23 tahun 2020, yang mana telah di tanda tangani pada tanggal 6 April 2020,sebagai mana terdapat di dalam poin peraturan bupati,dan terdapat di BAB III dalam ketentuan penutup di pasal 6,yang berbunyi, "Agar setiap orang dapat mengetahuinya,dan pengundangan peraturan bupati"
Sehingga kiranya menjadi acuan di segi kontrol sosial dalam mendukung program di sentralisasi pembiayaan dan pembangunan di lingkup kelurahan.
Namun sangat di sayangkan,di salah satu kelurahan yang ada di kabupaten Tanjung Jabung timur justru menimbulkan tanda tanya, Salah satu staff di kantor kelurahan tidak begitu mengetahui aliran dan realisasi anggaran di kantornya bekerja.
Berdasarkan hasil temuan di kelurahan yang di maksud, pada Senin (7/2/2022),Salah seorang pegawai Honorer yang tidak mau di sebut namanya, Mengatakan bahwa dirinya tidak mengetahui tentang keuangan kelurahan,dan selanjutnya di katakan bahwa di kantor kelurahan tidak ada sekertaris kelurahan, ( seklur ) atau bendahara keuangan, Yang ada hanya salah satu nama yang membantu dalam mekanisme pengelolaan anggaran kelurahan dengan inisial P, Namun jika nominal honor ( gaji ) dan jumlah pegawai dirinya bisa memberikan keterangan, sesuai apa yang dia tahu.
Masih dikatakan bahwa tenaga honorer berjumlah empat orang sedangkan yang berstatus pegawai negeri sipil ( PNS ) berjumlah lima orang termasuk pejabat lurahnya. Akan tetapi untuk gaji pegawai yang berstatus honorer mendapatkan upah sebesar satu juta seratus ribu/bulan, dan di bayarkan setiap Akhir bulan. Namun selebihnya pegawai tersebut tidak mengetahui apa-apa,karna dirinya hanya seorang pegawai honor Jelasnya.
"Apolaah kami ini cuma honor pak eeh,kalau gaji kami honor ini,satu juta seratus ribu,perbulan dan Kami di bayar disetiap Akhir bulan,di kali empat orang, Kalau yang berstatus PNS itu ada lima orang termasuk pak lurah,.ucapnya.
Yang lebih ironisnya, Seorang Lurah berinisial SJ saat di temui di ruang kerjanya, justru membuat bertanya beberapa awak media yang sedang mewawancarai nya,dikarenakan tidak memberikan jawaban pertanyaan dari awak media, terkait keterangan yang bersifat objektif, dan mungkin bisa di anggap konyol, Pasalnya lurah mengatakan untuk manajemen keuangan ada yang membidangi,tapi bukan sekertaris kelurahan,ataupun bendahara,akan tetapi ada stafnya khusus yang membidangi keuangan ,Namun sedang tidak ada di tempat. Dia juga bukan bendahara tapi PPTK.
Berlanjut ketika di tanya penjadwalan pertemuan beberapa awak media denga staf yang di maksud, agar dapat memberikan keterangan sesuai pada tupoksinya. Akan tetapi lurah tersebut tidak dapat memberikan kepastian, namun menyampaikan tentang semua keuangan telah di SPJ kan,( surat pertanggung jawaban.) dan juga menyampaikan kepada media yang hadir saat itu,agar nantinya SPJ yg di maksud bisa di perlihatkan melalui PPTK.
"Kalau itu kito ado yang membidangi,tapi bukan seklur, ( sekertaris kelurahan ) tapi Ado staf yang khusus,yang membidangi keuangan,dio jugo bukan bendahara,tapi dia PPTKnyo,semua keuangan sudah Ado SPJ nyo",terang lurah.
Masih dikatakaan lurah,"nanti kalau beliau pulang bisa ketemu,kalau memang anuu,apo tuu,anuu,kurang yakin rasonyo,yooo,di tanyokan dulu kalau memang boleh,di anu,tengok laah nantiii,kalau memang anuu,
Masak iyoo kito ini,segalo anu kito.ucap lurah.
( Muslimin)
إرسال تعليق