KARAWANG, Online-bukadata.com - Ketua Karawang Monitoring Group (KMG) sangat menyayangkan kecerobohan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Karawang soal kabar Program beasiswa Karawang Cerdas menjadi salah satu temuan Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).
Menurutnya, hal ini patut diduga salah satu bentuk kecerobohan pejabat Disdik dalam menjalankan tugasnya.
Dalam temuan BPK RI jelas dinyatakan bahwa data indentitas siswa 147 yang dianggap ganda (Dobel) namun pihak Disdik menyangkal perihal tersebut.
“BPK RI pastinya melakukan audit sesuai dengan kemampuan dan keahliannya akan tetapi Kenapa Pihak Disdik terkesan tidak terima dengan Hasil Audit BPK bahkan terkesan meragukan dengan dibuatkannya Surat Keterangan dari pihak Sekolah,” ujar Ketua KMG, Imron Rosadi, Jumat (9/4).
Lebih lanjut Imron mengatakan, jika pihak Disdik seolah menyalahkan hasil Audit BPK terkait Data Siswa penerima beasiswa itu ganda lantas kenapa Pihak Disdik tidak meminta kepada pihak BPK untuk melakukan upaya perbaikan?
"Bukan malah pihak sekolah Membuat Surat Keterangan, hal tersebut di khawatirkan publik berasumsi Secara tidak langsung diakuinya, sama saja mereka menutupi kesalahannya, agar tidak disalahkan, dan ingin melakukan pembenaran,” tuturnya.
"ia, jangan menyalahkan BPK lah, masa BPK di salah kan, lucu dong,” cetusnya.
Imron juga mengatakan, yang lebih parahnya lagi ternyata kabar terbaru tidak hanya 147 indentitas peserta didik saja yang jadi temuan.
Ternyata terdapat 68 identitas penerima beasiswa yang tercantum dalam daftar realisasi penerima beasiswa namun tidak tercantum dalam PCPL dan dianggap tidak berdasarkan keputusan bupati.
Ia menduga hal ini adalah salah satu upaya melecehkan Peraturan Bupati.
Program Karawang Cerdas, menurut Imron program yang sangat bagus dari Pemkab Karawang dan dirinya yakin dengan dana bantuan sosial beasiswa dari Karawang Cerdas tersebut sangat di butuhkan masyarakat.
“Jangan gara-gara ada oknum pejabat akibat kecerobohan yang dilakukan malah memperkeruh program yang sangat bagus, dan saya berharap Bupati Kabupaten bisa memangil oknum pejabat Disdik tersebut, agar tidak mempermalukan Pemerintah Daerah yang jelas telah melakukan program yang manfaat jadi terlihat kurang bermanfaat,” beber Imron.
Dengan adanya carut marut data saja, dirinya menganggap akan sangat berdampak pada penyelewengan anggaran, Pasalnya anggaran tersebut mengurus dana pemerintah hingga puluhan milyar.
“Jika carut marut data saja terjadi, maka patut diduga indikasi penyelewengan anggaran pun mungkin terjadi dan ini jelas harus kita kawal, biar semuanya bisa terang benderang,” pungkasnya.
( red )
إرسال تعليق