Mohammad Haerul Amri "Gus Aam" Anggota Komisi X DPR RI , Temui Pendemo (PGSI) Ungkapkan Ketidakadilan dan Diskriminasi Negara pada Guru Swasta.

Poto : Gus Aam, sapaan politisi dari dapil Jatim II (Pasuruan - Probolinggo) itu menemui guru yang sedang unjuk rasa. 

Jakarta, Online-bukadata.com |Anggota Komisi X DPR RI, Mohammad Haerul Amri menemui perwakilan guru yang tergabung dalam Persatuan Guru Seluruh Indonesia (PGSI) di depan Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Pada. Senin (20/3/2023).

Gus Aam, sapaan politisi dari dapil Jatim II (Pasuruan - Probolinggo) itu menemui guru yang sedang unjuk rasa. Mereka datang untuk menyampaikan beberapa tuntutan dan aspirasi yang menjadi unek-unek selama ini.

PGSI merasa ada perlakuan diskriminasi dan ketidakadilan pada guru-guru swasta di Sekolah atau Madrasah Swasta yang dipertontonkan dan ditunjukkan oleh negara selama ini.

PGSI merasa pemerintah mendikotomikan, mendiskriminasi, dan melakukan ketidakadilan kepada guru. Seharusnya, pemerintah mensuport agar tatanan kehidupan itu nyaman dan lancar.

PGSI mendesak pemerintah melalui DPR RI bisa mengangkat guru-guru swasta di sekolah atau madrasah Swasta menjadi P3K (Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja).

Kedua, membayar tunggakan Inpassing sejak tahun 2011-2014 bagi guru-guru swasta di lingkungan Kementrian Agama RI, Membuka kembali moratorium pemberkasan inpassing atau penyetaraan.

Itu ada di dua kementerian, yakni di Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemenristek) dan Kementrian Agama (Kemenag) Republik Indonesia.

Menanggapi hal itu, Gus Aam menyebut, dulu ada istilah untuk guru, yaitu pahlawan tanpa tanda jasa tetapi sekarang berubah. Menurutnya, guru sekarang itu adalah guru tanpa tanda penghargaan".

Poto : Gus Aam saat menerima Audiensi Perwakilan PGSI (Persatuan Guru Seluruh Indonesia) di ruang legislasi DPR RI.

Politisi Partai NasDem ini menegaskan, guru itu sebagai tumpuan harapan pendidikan Indonesia. Generasi penerus bangsa ada di tangan guru. Sehingga, guru perlu diberi penghargaan setinggi-tingginya.

Pemerintah harus menjamin para guru, termasuk juga bagi para guru yang belum diangkat menjadi PNS/PPPK. Diantara mereka banyak yang sudah mengabdikan diri sebagai guru selama puluhan tahun.

"Semoga apa yang menjadi perjuangan para guru bisa segera terwujud. Mudah-mudahan Mas Nadiem (Mendikbud) segera memberikan kebijakan yang memihak para guru," Pungkasnya.

(Red _jimmy).